DPR Desak Polri Ungkap Keaslian Video Koboi Densus
Marzuki Alie. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie meminta aparat kepolisian agar segera memeriksa keaslian video kekerasan yang diduga dilakukan Detasemen Khusus 88 Antiteror. Marzuki khawatir video berdurasi sekitar 15 menit itu tak asli.
"Kadang-kadang ada film dengan aktivitas yang dibuat seakan-akan terjadi sesuatu dan sengaja disebar agar masyarakat marah," kata Marzuki saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat, 1 Maret 2013. Marzuki ingin beredarnya video itu tak membuat masyarakat resah.
Video yang berisi kekerasan itu kemarin sudah disampaikan sejumlah tokoh ulama dan pegiat hak asasi manusia ke markas besar Kepolisian RI. Video itu memperlihatkan penyiksaan terhadap para terduga teroris. Mereka yang tertangkap diinjak-injak dalam keadaan tangan dan kaki terikat oleh anggota kepolisian yang diduga dari Brigade Mobil dan Densus 88.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin yang turut mengantarkan video tersebut menyatakan, rekaman video itu diterima oleh para tokoh ulama dan pegiat hak asasi manusia dari seseorang pada pekan lalu. Namun, dia enggan menyebutkan nama pemberi video.
Menurut Marzuki, hasil pengusutan video bisa dijadikan bahan evaluasi bagi Densus. Jika benar terjadi pelanggaran, dia meminta evaluasi menyeluruh segera dilakukan terhadap kinerja Densus. Marzuki tak sepakat bila aksi kekerasan ini berkembang kepada wacana untuk membubarkan Densus.
Sejauh ini, Marzuki menilai Densus punya peran besar dalam menjamin stabilitas keamanan nasional. Densus juga terbukti berhasil mencegah dan mengantisipasi meluasnya aksi teror. Menurut dia, bila dalam perjalanan ada pelanggaran atas prosedur dan hak asasi manusia, hal itu yang harus segera diperbaiki.
"Jangan yang sudah bagus diberangus, jangan cari dan buat lagi lembaga lain, nanti sama saja hasilnya. Kenapa tak diperbaiki, di mana lemahnya?" ucapnya. Untuk mencegah potensi pelanggaran HAM di masa datang, Marzuki menyarankan anggota Densus mendapat pelatihan tambahan soal HAM. Dia setuju lembaga Densus diperkuat, bukan malah dibubarkan.
IRA GUSLINA SUFA
